Pergub Nomor 2 Tahun 2018

Salinan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5)
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, maka dalam rangka melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Cabang Dinas
Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, telah dilakukan konsultasi tertulis
dan telah terbit Surat Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 061/10832/Otda Tanggai 15 Desember
2017 Hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubemur Sulawesi Selatan tentang Organisasi dan Tata
Keija Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan KlasifikasT Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan

Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

10. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.

11. Fungsi adalah pekeijaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.

12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang

merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Gubemur ini, dibentuk Cabang Dinas Pendidikan, masing-

masing:

a. Cabang Dinas Wilayah I, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Maros yang

meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Maros dan Kota Makassar
bagian utara;

b. Cabang Dinas Wilayah II, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Gowa yang
meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Maros dan Kota Makassar
bagian selatan;

c. Cabang Dinas Wilayah III, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bone
yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Bone dan Kabupaten
Sinjai;

d. Cabang Dinas Wilayah IV, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Wajo yang
meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Wajo dan Kabupaten
Soppeng;

e. Cabang Dinas Wilayah V, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Bantaeng
yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Bantaeng dan
Kabupaten Bulukumba;

f. Cabang Dinas Wilayah VI, Kelas A berkedudukan di Benteng Kabupaten
Kepulauan Selayar yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten
Kepulauan Selayar;

g. Cabang Dinas Wilayah VII, Kelas A berkedudukan di Kabupaten
Jeneponto yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Jeneponto
dan Kabupaten Takalar;

h. Cabang Dinas Wilayah VIII, Kelas A berkedudukan di Kota Parepare yang
meliputi wilayah keija pelayanan Kota Parepare, Kabupaten Barru, dan
Kabupaten Sidenreng Rappang;

i. Cabang Dinas Wilayah IX, Kelas A berkedudukan di Kabupaten
Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi wilayah kerja pelayanan
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;

j. Cabang Dinas Wilayah X, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Pinrang
yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Pinrang, Kabupaten
Enrekang, dan Kabupaten Tana Toraja; k. Cabang Dinas Wilayah XI,
Kelas A berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah keija
pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Toraja Utara;
dan

k. Cabang Dinas Wilayah XII, Kelas A berkedudukan di Kabupaten Luwu
Timur yang meliputi wilayah keija pelayanan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Luwu Utara.

(2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal3

(1) Susunan organisasi Cabang Dinas, terdiri dari:

a. Kepala Cabang Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan

Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggi;

d. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus

Dan Pendidikan Layanan Khusus; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS CABANG DINAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala Cabang Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
Gubemurberdasarkan wilayah kerja.

(2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),mempunyai fungsi:

a. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan

lingkup bidang tugas dan wilayah keijanya, berdasarkan pelimpahan
kewenangan dari Gubernur;

b. koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan
pelimpahan kewenangan dari Gubernur;

c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang
tugas dan wilayah kerjanya; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Cabang Dinassebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Cabang Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan program,

keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Cabang
Dinas berdasarkan wilayah kerja;

e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai
dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan
pelimpahan kewenangan dari Gubernur;

f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program
dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya,
berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;

g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan
lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;

h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
Cabang Dinas;

i. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Cabang Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

k. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yangmempunyai
tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan
pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum,
kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Cabang Dinas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Subbagian Tata Usahauntuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Cabang

Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi
pelaksanaan kegiatan;

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program
Cabang Dinas;

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan
informasi;

i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;

j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;

k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasikeuangan;

l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;

m. menggordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan

tatalaksana;

n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan

kerumahtanggaan;

o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala SubbagianTata
Usahadan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan

s. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi

Pasal 6

(1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar,

Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggidipimpin oleh Kepala Seksi
yang mempunyai tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam
mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan
teknissebagian urusan pemerintahan bidang Pendidikan terkait pembinaan
peserta didik dan pembangunan karakter, teknis kelembagaan serta sarana
dan prasarana, teknis kurikulum dan penilaian, sebagai bagian dari urusan
pemerintahan bidang pendidikan menengah atas dan fasilitasi pendidikan
anak usia dini, Pendidikan dasar, pendidikan masyarakat dan pendidikan
tinggi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan
Tinggisebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi
Pendidikan Dasar, Pendidikan Masyarakat Dan Pendidikan Tinggiuntuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan

lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan
kewenangan dari Gubernur;

g. melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya,
berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan
lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;

i. mengoordinasikan dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi;

j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan
Sekolah Menengah Atas Dan Fasilitasi Pendidikan Dasar, Pendidikan
Masyarakat Dan Pendidikan Tinggidan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan

Pendidikan Layanan Khususdipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas membantu Kepala Cabang Dinas dalam mengoordinasikan,
menyiapkan bahan dan melakukan kebijakan teknissebagian urusan
pemerintahan bidang pendidikan terkait pembinaan peserta didik dan
pembangunan karakter, teknis kelembagaan serta sarana prasarana, teknis
kurikulum dan penilaian, sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang
Pendidikan Menengah Kejuruan dan PKPLK Dinas Pendidikan Provinsi
Sulawesi Selatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah

Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan
Khusussebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam

lingkungan Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dan
Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khususuntuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani
naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan

lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya, berdasarkan pelimpahan
kewenangan dari Gubernur;

g. melakukan koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan
kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya,
berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur;

h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi sesuai dengan
lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;

i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan
lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;

j. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pembinaan

Sekolah Menengah Kejuruan Dan Pendidikan Khusus Dan Pendidikan
Layanan Khususdan memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

(1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e,

adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsionalpada Cabang Dinas dilaksanakan
berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

(1) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baikantar unit yang dipimpinnya,
dengan unit organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani
Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat
Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.

(2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di
lingkungan masin-masing.

(3) Kepala Cabang Dinas bertanggung)awab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahan.